Foto saat demonstrasi
Polemik uang 'siluman' mengalir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengundang reaksi dari Komando Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK NTB)
Anggaran yang diduga kuat diterima ratusan juta per oknum DPR tersebut. Dianggap merupakan pemotongan program pokir anggota DPRD NTB periode 2019-2024 yang sudah menjadi pelaksanaan anggaran di APBD NTB tahun 2025.
“Artinya masih menjadi hak anggota DPRD NTB yang sebelumnya, karna penjaringan aspirasi mereka dan di sahkan pada saat mereka menjabat,” ujar Koordinator umum, (Kordum) aksi Kompak NTB Arif Kurniadin. Jum’at, (8/8/25)
Menurut Arif Kurniadin, skandal ini berawal dari pemotongan program Pokir DPRD NTB dalam APBD NTB 2025 oleh pemerintah provinsi NTB melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Saya menduga Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan BPKAD NTB, Nursalim terlibat dalam pemotongan anggaran ini,” kata Arif melanjutkan
Pria yang akrab disapa Gebi ini mengungkapkan bahwa sejujurnya pemotongan tidak boleh terjadi karena mendapat pengecualian. Tapi anehnya, BPKAD tetap memaksakan kehendak untuk memotong anggaran tersebut.
“Beberapa oknum anggota dewan yang baru melakukan pembagian uang tersebut. Uang ini berasal dari pemotongan Pokir anggota lama. Seharusnya anggota lama mendapat Rp 4 miliar, tetapi pemotongan menyisakan hanya Rp 1 miliar,” ujar Gebi
Maka dari itu, lanjut Gebi, Komando Pemuda Anti Korupsi- NTB (KOMPAK NTB) mendukung penuh langkah Kejati NTB mengusut tuntas kasus tersebut. Dirinya juga menegaskan bahwa Kompak NTB akan tetap mengawal total kasus ini dengan melakukan aksi berjilid-jilid setiap minggu sampai ada kepastian hukum tetap .
“Mewakili masa aksi, saya meminta oknum DPR yang mengembalikan uang, agar dipanggil dan ditangkap,” tegasnya mengakhiri
