 |
| Aditia Saputra Aktivis HmI MPO Cabang Mataram |
Kejati NTB Harus Tegas! Jika Bukti Menguat, Efan Limantika Wajib Diproses sebagai Tersangka!
Oleh: Aditia Saputra Aktivis HmI MPO Cabang Mataram
Dugaan kasus anggaran pokir siluman kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif di NTB.
Nama Efan Limantika, anggota DPRD NTB Komisi IV yang seharusnya mengawal pembangunan dan infrastruktur, kini masuk dalam sorotan paling tajam.
Bukan karena prestasi, melainkan karena dugaan penerimaan anggaran ratusan juta rupiah yang hingga kini belum jelas ke mana dialokasikan.
Sebagai aktivis mahasiswa saya melihat persoalan ini bukan sekadar isu teknis penganggaran, tetapi menyangkut integritas pejabat publik.
Ketika seorang anggota DPRD tidak mampu memberikan penjelasan transparan mengenai anggaran yang menjadi hak publik, wajar jika masyarakat mempertanyakan komitmen moral dan etikanya.
Hari ini, publik menagih keberanian dari Kejaksaan Tinggi NTB. Tidak cukup hanya melakukan pengumpulan data atau wawancara seremonial. Kasus ini harus ditangani dengan standar penegakan hukum yang tegas, proporsional, dan tidak tebang pilih.
“Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti yang menguatkan dugaan keterlibatan Efan Limantika, maka Kejati NTB wajib menetapkannya sebagai tersangka.”
Itu bukan tindakan politik, akan tetapi itu adalah tindakan hukum. Dan hukum tidak boleh tunduk pada nama, jabatan, atau kepentingan tertentu. Ini penting untuk menjaga marwah pemberantasan korupsi di NTB.
Kita tidak boleh membiarkan kasus seperti ini hanya menjadi “angin panas” ramai di awal, kemudian hilang setelah tekanan publik mereda. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan dan siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan.
Saya menegaskan, proses hukum yang transparan justru memberikan kesempatan bagi siapapun termasuk Efan Limantika untuk membuktikan apakah dirinya bersih atau tidak. Karena diam, menunda klarifikasi, atau membiarkan kasus menggantung justru memperlebar ruang kecurigaan.
Kejati NTB memiliki momentum besar untuk menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh berdiri di sisi keadilan. Bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk melindungi siapapun.
Pada akhirnya, kami hanya menuntut dua hal Kejelasan dan Ketegasan. Dan dua hal itu akan diuji melalui bagaimana Kejati NTB menangani dugaan pokir siluman ini hingga tuntas.
