Iklan

CPNSCPNS 2021Info CPNSInfo CPNS TerbaruKemenpanRBNasionalPPPK

Pemerintah Buka Daftar CPNS dan PPPK, Bulan April 2021?

Dompu Siar
, Thursday, March 25, 2021 WAT
Last Updated 2021-03-26T06:23:13Z
Peserta SKD, Balitbang Jakarta


Jakarta, Dompu Siar - Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menpan-RB, mengumumkan rencana pembukaan Pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021 akan dibuka bulan April mendatang, Jum'at (26/3/2021)

Pemerintah mencatat, ada tidak dari 1,275 juta aparatur sipil negara (ASN) yang dibutuhkan. Namun, usulan formasi CPNS dan PPPK yang masuk baru sekitar 741 ribu-an.

Melansir laman Kemenpan-RB, artinya, ada selisih sekitar 575 ribu kuota antara jumlah kebutuhan dan usulan formasi ASN.

Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo saat rapat kerja dengan komisi II DPR, Rabu (24/3/2021). 

Menurut Tjahjo Kumolo, jumlah kebutuhan formasi ASN yang tercatat oleh pihaknya itu, sesuai dengan anggaran yang disiapkan oleh Kemenkeu.

Lantas mengenai ketimpangan jumlah kebutuhan ASN yang belum terpenuhi, akan didiskusikan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"Alokasi belum tercapai karena memang tawar menawar masih terjadi dengan daerah, beberapa kementerian atau lembaga atau instansi sebagainya," ungkap Tjahjo.

Mengenai kekosongan terbanyak, ada di formasi PPPK. Menurut dia, masih ada pemerintah daerah yang belum maksimal mengajukan usulan kebutuhan guru PPPK. Sedangkan, untuk kuota CPNS dinilai relatif aman terpenuhi.

Tjahjo menjelaskan, besaran jumlah kebutuhan ASN yang tercatat oleh pihaknya merupakan usulan dari 588 instansi. Perinciannya, 539 instansi telah mengusulkan dengan menyertakan dokumen yang lengkap. 

Sementara, 49 instansi lainnya dalam proses melengkapi dokumen. Selain itu, juga ada 32 instansi yang belum meyerahkan jumlah kebutuhannya.

Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan, usulan kebutuhan ASN dan penyelesaian dokumen ditunggu hingga akhir Maret mendatang. Jika formasi ASN tetap tidak terpenuhi, maka pemerintah bakal mengalokasikan sisa kuotanya ke tahun berikutnya, yakni hingga tahun 2022 mendatang.

Meski demikian, Tjahjo belum bisa memberikan informasi yang lebih detail lagi mengenai kepastian formasi yang dibutuhkan. Termasuk tanggal pembukaan pendaftaran CPNS. 

"Pada prinsipnya, kami akan memutuskan akhir Maret ini berapa yang fix. Baik itu untuk Kementerian, Lembaga, maupun daerah," kata Tjahjo.

Sementara di sisi lain, Komisi II DPR masih mencatat perlu adanya peningkatan koordinasi antara Kementerian PAN-RB dengan pemerintah daerah. Khususnya 10 kabupaten/kota yang belum mengajukan dan 49 kabupaten/kota yang belum melengkapi dokumen penyusunan kebutuhan pengadaan CPNS dan PPPK. 

Hal ini diperlukan agar sesuai dengan formasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Utamanya dalam upaya mewujudkan ketersediaan formasi bagi sejuta guru. Di dalamnya termasuk formasi untuk guru honorer. 

"Komisi II meminta Kementerian PAN-RB dan BKN memprioritaskan THK-2 dalam pemenuhan formasi tersebut,” terang Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membacakan kesimpulan raker poin kedua.

Selain itu, Komisi II juga menyoroti isu calo yang kerap muncul dalam proses seleksi CPNS. Kemen PAN-RB memang telah menyiapkan sistem informasi untuk menghindari oknum-oknum bermain nakal atau melakukan penipuan terhadap peserta selama seleksi.

Namun, Komisi II menilai masih ada kemungkinan sebagus apa pun sistem yang telah dikembangkan kementerian saat ini.

"Yang paling penting itu adalah komisi II dan PAN-RB sepakat bahwa tidak akan ada lagi praktik-praktik percaloan. Kemudian sudah membuat sistemnya supaya tidak jebol," lanjut Doli.

Anggota Komisi II Guspardi Gaus menambahkan bahwa kesimpulan ini perlu ditegaskan agar menjadi tekanan bagi oknum-oknum calo di luar. (Red/Menpan-RB)

Harus ada pernyataan tegas dari pemerintah dan DPR sebagai wujud nyata komitmen pemberantasan sindikat calo.

"Ini merupakan pressure, nakut-nakutin tikus dalam tanda kutip, menurut hemat saya ini memang diperlukan dampak politisnya. Kalau nggak, terkesan kita melakukan pembiaran," pungkas Gaus.

SepekanMore