Lombok-Dompusiar.net-Aliansi Komite investigasi mahasiswa Nusa Tenggara Barat (AKIMNUS -NTB) melakukan Aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu tgl 15 Oktober 2025 mengusut tuntas kasus terkait Penggelapan Anggaran Negara terhadap kelebihan Bayar rekapitulasi kekurangan volume belanja gedung dan bangunan pada pembangunan pasar seri Senggigi yang merugikan Uang Negara sebanyak RP :54.332.000.00 oleh pejabat Publik yang berwenang yaitu Kabid Destinasi Dinas Pariwisata NTB.
Aksi unjuk rasa sebagai bentuk pengawalan dan kepedulian terhadap keberlangsungan dan kemajuan Pariwisata di NTB di terima langsung oleh personil anggota Dinas Pariwisata yaitu Ketua Bidang Kelembagaan yang menemui Massa aksi, setelah massa aksi yang tergabung dalam aliansi Komite investigasi mahasiswa Nusa tenggara Barat (Akimnus-ntb) selesai melakukan orasi bergilir, ketua bidang kelembagaan dinas pariwisata NTB langsung meminta massa aksi unjuk melakukan Audensi di dalam ruangan kantor Dinas Pariwisata NTB.
Selain proyek pembangunan pasar seri Senggigi ada lagi kecolongan anggaran negara hasil pekerjaan Tiga paket proyek yang dikerjakan di wilayah Kabupaten lombok tengah dibawah tanggung jawab Kabid Destinasi Dinas Pariwisata NTB yaitu:
1. proyek (Penataan destinasi pengembangan ekonomi kreatif, lingkungan Kauman praya, kabupaten Lombok Tengah).
2. paket proyek (Pembangunan gedung budaya dsn bual Desa Darek kec.praya barat kabupaten Lombok Tengah).
3. dan proyek (pembangunan sanggar budaya dsn telok bulan lauk desa rambitan kec pujut kabupaten Lombok Tengah) dari pekerjaan tiga paket proyek dikerjakan di kabupaten Lombok Tengah mengakibatkan kerugian negara sebesar RP. 19.308.000.00,
jumlah paket proyek yang dikerjakan oleh Dinas pariwisata dibawah tanggung jawab Kabid Destinasi ada Empat proyek pembangunan yang dibiayai mengunakan uang Negara mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp : 78.640.000.00,
Ditengah ekonomi Nusa Tenggara Barat tercatat rengking ke 5 dari bawah ternyata disebabkan oleh watak para pejabat Publik yang Doyan Korup, dan sangat pandai menyalahkan jabatan untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah demi kekayaan pribadi watak watak para pejabat Publik seperti Kabid Destinasi Dinas Pariwisata NTB ini tidak boleh diberikan ruang kontrol dan mengisi instansi kepemerintahan sebab akan menjadi parasit ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi di NTB.
Dinas Pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata. Namun, pengelolaan anggaran negara pada dinas ini seringkali tidak transparan dan akuntabel, sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan anggaran negara.
Maka dengan ini kami dari Aliansi (AKIMNUS -NTB) Tetap akan mengusut tuntas segala bentuk kecurangan dalam menjalankan tugas kenegaraan oleh para pejabat Publik di ruang lingkup NTB, Daerah NTB tidak akan bisa maju kalau masih memberikan ruang bagi para pejabat yang korup untuk tumbuh subur, segala penyelewengan atas anggaran negara oleh pejabat Publik harus dikenakan sangsi Secara hukum terhadap apa yang telah di perbuatan sebab tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perbuatan melawan hukum.
Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Tuntutan Kami :
1. Mengusut tuntas kasus penyelewengan anggaran negara di Dinas Pariwisata.
2. Menindak tegas Kabid Destinasi Dinas Pariwisata NTB terhadap penyelewengan anggaran negara.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara di Dinas Pariwisata.
4. Adili Kabid Destinasi yang melakukan penyelewengan Anggaran Negara dan melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.
Kordinator Lapangan Direktur BIM NTB Yogi Setiawan. (Rakus01)
