Hasrat Gubernur NTB perbanyak istri sama Besarnya dengan Hasrat hutang yang di miliki Pemprov NTB

Salahudin, SH., (Penulis)

Opini, Dompu Siar - Kencan dinas di daerah mantan istri suatu Kehormatan bagi rakyat dompu kedatangan sosok gubernur Nusa tenggara barat. Pertengahan puasa lalu riuh gemuruh plat dinas NTB 1  menyusuri jalan lintas sumbawa dompu dan akan bertandang ke salah satu kecamatan penyumbang APBD terbesar di sektor pertanian yaitu kecamatan manggelewa kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. 

Dalam rumus demokrasi kekuasaan ditakdirkan untuk menjawab kompleksitas penyakit akut yang sudah di derita rakyatnya sejak lama, rumus inilah yang menghantarkan rakyat terus ketergantungan terhadap kekuasaan.  

Kompleksitas penyakit akut di derita rakyat jika kita melirik NTB di wilayah timur  sangat beragam, secara gambaran kasar penulis menguraikan antara lain: tata kelola infrastruktur yang amburadul, penataan jalan yang secara kasat mata  belum juga di sentuh pembangunan, hutan yang di eksploitasi secara berlebihan, bencana alam yang terus hadir tanpa alpa di saat musim tanam, harga komoditi pertanian terus menghantui tiap tahunnya,kkn yang meracuni sendi-sendi birokrasi,perseteruan antar kampung hanya untuk mendapatkan pekerjaan di tambang yang terjadi di kecamatan hu’u misalanya ini akan terus berlangsung jika pemerintah Provinsi tidak cepat merespon dan membuka ruang perekrutan karyawan secara total, pengangguran yang terus bertambah hingga pada konteks regulasi yang sampai sekarang belum hadir untuk menjawab itu semua.

Beberapa bulan terakhir ini, jagat maya di hebohkan dengan sosok pemuda yang bernama BIMA mengkritik pemerintah lampung terkait pembangunan lampung yang  tak kunjung maju, hingga menarik perhatian Presiden republik indonesia untuk turun langsung meninjau lokasi lampung. Jika kita kembali ke NTB di bandingkan Lampung secara pola kerja birokrasi NTB jauh dari kata baik.

Dalam paham Antony giddens salah satu konsekuensi dan resiko dari modernitas adalah eksploitasi dan ekstraksi yang berlebihan pada alam. merujuk pada paham tersebut tentu pemerintah tidak boleh lelap dan tidur tanpa pikiran, otoritas harus di gunakan untuk hadir sebagai penetral agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan kedepannya namun itu hanya gambaran ilusi jika kita melihat fakta di lapangan bahwa ada hutan yang tidak mampu di jaga, penegakan Hukum ilegal Logging yang Mangkrak ada jalan provinsi yang tidak layak di lihat contoh jalan provinsi NTB yang ada di kecamatan manggelewa Kabupaten dompu sebagai bukti kecil dari ketidakseriusan pemangku kebijakan seperti gubernur ntb yang hanya viral Sebagai gubernur Tak Mampu bayar Hutang dan tukang kawin cerai.

Peryataan presiden Joko Widodo dalam portal berita liputan 6 tanggal 5 mei tahun 2023 mengatakan bahwa harga bahan pokok dapat di kendalikan asalkan pasokan stabil. Hal itu bergantung pada infrastruktur terutama jalan. Meninjau pernyataan presiden tersebut penulis teringat dengan jalan utama provinsi NTB yang berada di wilayah kecamatan manggelewa yang notabene sebagai pintu utama untuk memasuki dompu dan akses satu-satunya untuk mengangkut Komoditi hasil pertanian antar kabupaten dan kota yang seharusnya di perhatikan secara serius oleh pemangku otoritas yang ada di provinsi Nusa tenggara barat.

Bergeser pada trand isu clasic tapi selalu menarik untuk di bicarakan yaitu sirkulasi pengangguran di NTB yang selalu bertambah. Pada 11 maret 2023 Lombok post merilis berita bahwa angka pengangguran di NTB Berpotensi bertambah itu di karenakan kebutuhan dunia industri belum terbangun cukup baik di wilayah provinsi nusa tenggara barat. Jika kita sadar, 2 tambang besar di NTB cukup bisa menekan angka pengangguran di NTB dari tahun ke tahun jika pemerintah serius  dan fokus mengerjakannya tapi apalah daya tangan tak sampai, orang nomor satu di ntb sibuk pencitraan dengan memakai motor vespa tanpa menggunakan helm dan di bantah bahwa itu sedang berkendara di wilayah Polda NTB, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak ada pengecualiannya pak, giliran rakyat biasa ke Polda NTB tanpa helm di tilang dan di pulangkan.

Di akhir paragraf ini penulis ingin menyampaikan kemajuan NTB adalah tanggung jawab kita bersama terlebih pada pundak pemilik otoritas. Mengutip tulisan dari Dr.alfisahrin.,M.Si dalam bukunya tentang patologi peradaban bahwa pemimpin yang ingin menawarkan perubahan harus memiliki tiga level, pemimpin level pertama  adalah yang melihat realitas  dengan kasat mata. Artinya segala sesuatu  di pandangnya sebagai kenyataan yang terjadi secara mekanis dan normatif. Pemimpin level II adalah yang melihat dengan mata analisis, melihat realitas secara kritis dan objektif untuk menemukan kelemahan-kelemahannya lalu menyegarkan inovasi dan solusi. 

Pemimpin di level ke III adalah yang melihat dengan visi yaitu mata visibilitas maksudnya meletakkan realitas dan problem-problem kekinian dengan menyiapkan ide-ide futuristik , gagasan dan infrastruktur lain mengubah kemustahilan-kemustahilan menjadi kemungkinan-kemungkinan faktual lewat jalan partisipasi, integrasi, kolaborasi yang simultan.

Penulis : Salahudin,S.H