Tanggapi Tuntutan Sejumlah Wartawan Soal Pokir, Andi Bahtiar: Kok Bisa Double?

Ilustrasi

Dompu Siar - Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A. Md.Par, memberikan ketegasan bahwa dirinya akan menindaklanjuti aspirasi para jurnalis yang menuntut transparansi dan keadilan dalam hal pembagian 'jatah pokir' tahun anggaran 2022. 

"Ke depan, tolong berikan ke kami list nama media online maupun cetak yang sudah ada namanya," pinta Andi Bachtiar saat Hearing bersama sejumlah wartawan yang dilangsungkan di Ruang Rapat DPRD Dompu, Selasa (20/12/2022) siang kemarin.

Pimpinan Dewan dari Partai Nasdem itu meminta list tersebut sebagai dasar acuan yang akan digunakan untuk pembagian dana publikasi media di tahun anggaran 2023 mendatang.

Andi menjelaskan, sistem pembagian anggaran Pokok Pikiran (Pokir, Pen) itu melalui dua cara. Pertama, dikumpulkan dari semua anggota DPRD kemudian disalurkan ke Dinas Kominfo dan yang kedua, Pokir dari anggota DPR tertentu, misalnya bagi media yang datang lobi khusus dengan salah satu anggota DPR untuk mengadakan program apa saja. 

"Pokir masing-masing anggota DPR saya tidak bisa mengintervensi, karena mereka yang punya hak, kalau Pokir yang di Kominfo memang hasil kumpul dari kami semua ke 30 anggota DPR, Kami juga bingung, kok bisa dobel begitu nama media di Kominfo," jelas Andi. 

Namun, kaitan hal yang tengah dipersoalkan, pria yang akrab disapa Dae Andi ini akan mengambil langkah-langkah tertentu salah satunya dengan meminta daftar list media yang sudah tertera namanya di Dinas Kominfo. 

Hal itu ditempuh sebagai jawaban, jalan keluar serta solusi menanggapi tuntutan para kuli tinta yang sejauh ini ikut berkontribusi membangun daerah melalui media massa.

 "Berharap tidak terjadi lagi double nama atau hal serupa ke depannya," pinta Andi Bahtiar dikutip dari laman berita11.com,.

Ketua DPRD, Andi Bahtiar didampingi Anggota saat Hearing bersama sejumlah wartawan di Ruang Rapat DPRD Dompu, (Foto: Doc/Ist)

Sementara di saat yang sama, puluhan kuli tinta (baca: wartawan) dari berbagai perusahaan pers di Dompu baik media cetak maupun online mengisyaratkan akan tetap menempuh jalur hukum terkait anggaran yang persoalkan. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh perwakilan wartawan sekaligus Pimpinan Media Trans Revolusi, di tengah-tengah alotnya penyampaian tuntutan yang diwarnai ketegangan tersebut.

"Kita tetap melaporkan ke APH persoalan ini rekan-rekan, meski kita sudah melakukan dialog," tutur Pria gondrong yang familiar di sapa Bang Yos ini dari sumber yang sama.

Menurutnya, isu tentang Pokir DPRD yang disalurkan ke perusahaan Pers melalui satu instansi banyak yang dobel (dua sampai tiga media) dengan nilai nominalnya berfariasi mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 50 juta. 

"Di Dinas Kominfo kami menilai ada konspirasi yang dibangun karena kami melihat hanya media-media tertentu saja yang mendapat Pikir bahkan satu media dapat ganda," lanjutnya.

Ia menduga, Pemda Dompu dalam hal ini Dinas Kominfo berlaku tidak adil yang notabenenya membagi sama rata. Hal ini, Yos menambahkan, bahwa antara lembaga Legislatif selalu penyalur Pokir terkesan sengaja pembiaran.

"Kenapa yang lain bisa overload? tidak ada teguran, terkait adanya nama media khusus di perusahaan media yang dimaksud," tandas Yos Sudarso. 

Sementara, Korlap II, Irhamzah, SH menilai bahwa ketidak-adilan jumlah kuota pokir yang disalurkan itu bagi masing-masing konstituennya, sehingga anggota DPRD lah yang menurut dia membuat kecurigaan.

"Wajar, jika dikatakan tidak adil dan ada kelipatan penggandaan nama Media, karena patut diduga ada perlakuan istimewa dari Pemkab Khususnya Dinas Kominfo kepada sebagian kecil anggota DPRD tertentu," kata Irham. [HD/B-10]