Bagaimana kondisi NTB saat ini, tentu jawabannya adalah sekarat, karena lagi sakit parah, insiden demi insiden lalu lalang dalam scroll maupun beranda media sosial, seperti Facebook, Instagram dan TikTok isinya Konten humoris, konten vulgar, konflik sosial, asusila, dan narkoba.
Tentu, hal-hal positif-negatif yang terjadi tidak semua kebenaran dan kesalahan pribadi, tapi karena kondisi yang menyuruh pribadi melakukannya, bisa karena faktor Ekonomi atau Agama, dll. Tapi 60% semua atas nama Ekonomi. 40% adalah dalil agama yang diperjual belikan demi tercapainya ambisi dan lampias nafsu birahi.
Ada istilah desain kondisi, dalam terbitan Intelijen, dan cipta kondisi bagi para demonstran, upaya mengelabui atau membantu. Menyusun taktik dalam rangka mendapatkan hasil sesuai harapan. NTB saat ini sedang mempertontonkan itu, ada solusi tapi tertutup hasrat elekta
Di Nusa Tenggara Barat angka pengangguran semakin hari semakin bertambah, dengan presentasi 87 Ribu penganggur yang terdata, belum masuk hasil yang dirumahkan oleh edaran Sekda NTB tentang tidak diterimanya tenaga honorer di setiap Dinas, Badan dan Biro lingkup NTB. Lebih parah lagi, honorer yang belum dua tahun kerja yang akan di rumahkan, kian membuat jumlah pengangguran di NTB akan bertambah.
Di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda, NTB seolah berusaha semaksimal mungkin untuk keluar problem ini, mulai dengan merayu pengusaha Asing sampai dengan menjadi tuan rumah Festival olahraga rekreasi nasional (Fornas VIII), yang tujuannya tercipta “lapangan kerja sementara”. Semua dilakukan sebagai langkah dalam menurunkan 87 ribu yang tengah dialami, solusi ini tentunya tidak tepat, karena setelah gelaran ini selesai maka masyarakat NTB akan kembali menganggur. Artinya, solusi tepat dalam meretas pengangguran NTB belum ditemui atau tidak mau direalisasikan, mungkin tertutup hasrat politik yang memudari ruang-ruang solusi.
Pengangguran di NTB bukan masalah sepele sehingga solusinya hanya bersifat sementara, tentu ada upaya-upaya jangka panjang sebagai ruang untuk mereka merdeka moril maupun materi. Tentu logisnya pulau Sumbawa dengan empat kabupaten dan satu Kota harus dimekarkan.
Gitu aja kok repot, ungkapan Gus dur, bahwa di seberang timur sana,( pulau Sumbawa) secara administrasi dan regulasinya persyaratan untuk DOB sudah terpenuhi. UU Nomor 23 tahun 2014. Daerahnya kayak potensi dan kandungan alam yang memadai. Sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang mumpuni, terdata dengan perkiraan jumlah jiwa terdata 1.65 juta, Dengan angka pengangguran perkiraan 30,5 jiwa.
Tidak sama dengan Referendum yang menginginkan pisah dari negara asal, seperti Katsmir di India, Catalunia di Spanyol. Tidak pula rasis dan primordial atas nama putra kelahiran pulau Sumbawa. tapi ini soal solusi jangka panjang penyematan pengangguran masyarakat NTB, dan bisa persenkan dengan presentasi 70% menjadi jalan baru retas pengangguran. Mulai dari lembaga eksekutif, legislatif sampai pada yudikatif, dan belum lagi retribusi, juga menjadi sisi lain untuk mengabulkan pemekaran. Sebagai bagian dari pulau Sumbawa, kewajiban Iqbal-Dinda untuk mewujudkan. Demi tersambung nya hidup bernegara.
Banyak efek positif yang akan ada tatkala pemekaran ini terjadi, baik sisi Ekonomi, Politik, pendidikan, sosial dan budaya. Dan yang lebih hebat ada tentang akses dan tingkat pelayanan lebih mudah terjangkau.
Mari, sudah saatnya Provinsi baru terbentuk, menjadi daerah mandiri adalah bukti masyarakatnya dewasa. Mengelola SDA nya sendiri, juga SDM. didukung oleh aset Historis (Tambora) yang tak terbantahkan, juga menjadi jualan tersendiri untuk mengAKUkan diri bahwa pemekaran adalah harga yang tak bisa ditawar.
Entah apa dan kenapa selalu kata Moratorium(penundaan) dan anggaran menjadi alasan dalam menghalangi terwujudnya Provinsi pulau Sumbawa, ini alasan yang tidak masuk akal siapa pun, dan masuk akal ketika moratorium di buka dengan alasan masyarakat Pulau Sumbawa tengah membantu Negara dalam mengurangi angka pengangguran di NTB
Itu langkah logis, langkah teknisnya adalah “Boikot”. Dengan Boikot pelabuhan Pototano, sampai tuntutan itu terwujud, semua akan beres. Iya, benar hanya itu solusinya agar pemekaran itu cepat terkabulkan. Aksi Diskusi sudah, aksi demonstrasi sudah, TIM DOB, DBO, OBD, OBH bahkan HBO sudah, jalannya datar, oleng, miring dan layarnya buram, Kemendagri yang lebih oleng-oleng tambah parah olengnya
