 |
| Documen Banjir Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo |
Kempo, Dompu Siar - Ironi! Kata ini cocok untuk menggambarkan nasib 2 (dua) Desa di Kecamatan Kempo yakni Desa Tolokalo dan Desa Songgaja. Pasalnya, sejak tahun 2012 kedua Desa ini selalu jadi langganan banjir. Kondisi terparah pernah terjadi sejak tahun 2018 hingga sekarang. Namun, ironisnya sampai detik ini belum ada solusi kongkrit yang bisa dihadirkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu selama bencana ini melanda.
"Memang benar itu, kedua Desa tersebut sudah menjadi langganan banjir sejak tahun 2012. Kalau sudah masuk musim hujan seperti sekarang ini, wajib banjir! Belum ada sedikitpun solusi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah," ungkap Bustanul Arifin tokoh pemuda setempat, melalui media ini, Kamis (4/2/21) sekitar pukul 19.30 Wita.
Bustanul juga mempertanyakan terkait anggaran yang dimiliki Pemda Kabupaten Dompu saat ini, hingga tidak mampu menghadirkan solusi nyata atas keluh kesah warga Desa Songgaja dan Desa Tolokalo yang setiap musim hujan, harus dihadapkan dengan banjir.
"Apa kabar Program Terpijar? Yang dieluk-elukkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) dekade terakhir ini? Bukankah harusnya ada timbal balik bagi masyarakat? Bukan hanya memeras keuntungan dari hasil jagung yang melimpah. Kalau memang anggaran pendapatan itu besar, kenapa tidak dipergunakan untuk mengatasi persoalan masyarakat?" keluh Bustanul.
Lebih jauh, dia juga menyoroti soal aktifitas masyarakat terkait dengan pembukaan lahan yang konon juga memberi kontribusi besar timbulnya bencana banjir. Menurutnya, masyarakat sendiri sepertinya menghadapi situasi dilema. Satu sisi, harus membuka lahan sebagai sumber penghidupan, sisi lain kebanyakan ladang tersebut merupakan penyangga kala turun air hujan sehingga tidak terjadi banjir.
"Kalau alasan Pemerintah Daerah bahwa harus dilakukan penutupan sebagian lahan dulu, baru banjir itu bisa diminimalisir, saya rasa itu bukan alasan yang tepat. Sudah terlambat! Mewakili warga kedua Desa ini, yang saya ingin tegaskan, di sini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab mereka si pemangku kebijakan itu. Masyarakat kan hanya objek, kalau ada peluang lain untuk mereka mencari penghidupan, itu lebih bagus. Sedangkan ini, apa? Ke mana mereka saag ini? Dulu mereka hadir di sini saat bencana, bawa bantuan, selesai! Setelah itu apalagi?" pungkasnya.
Menutup keterangannya, Bustanul menegaskan sekaligus mengingatkan seluruh stakeholders, mulai dari jajaran Pemerintah Desa, Kecamatan, terutama Pemerintah Daerah, tidak merespon keluhan dan tuntutan warga kedua Desa, mereka mengancam akan melakukan aksi demonstrasi dalam waktu dekat ini.
"Yah, jika tuntutan kami, meminta Pemda dan pihak terkait untuk kembali turun memantau kondisi kedua desa saat ini, tentu kami akan turun ke jalan dalam waktu dekat ini. Saat ini kami sedang melakukan penggalangan massa dan akan melakukan aksi besar-besaran," tegasnya. (ds-rif)
Tonton Video Berikut!
