Satu Dari Sekian Soal, Vaksinasi Kok Berubah Jadi Momok Bagi Masyarakat?

Satu Dari Sekian Soal, Vaksinasi Kok Berubah Jadi Momok Bagi Masyarakat?

Oleh: Buhari (Bob), Kabid Lingkungan Hidup HMI Cabang Bima

Kiriman Anda, Dompu Siar - Kontroversi seputar mengenai vaksinasi hingga PPKM, alih-alih malah mengundang berbagai pertanyaan, pernyataan bahkan kecemasan di sebagian kalangan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Dompu.

Ini tentu bukan kebetulan atau mungkin ada yang beranggapan, bahwa pandemi ini seolah disettting untuk tujuan tertentu! Namun, yang pasti, menjadi soal yang sangat subtansial dan perlu pernyataan terbuka Pemda Dompu, 

Sejak vaksinasi diharuskan untuk dilakukan, kenyataannya justru menuai banyak polemik di kalangan Mahasiswa, Pemuda Dan masyarakat dan ini bukan lelucon sebab banyak yang meninggal setelah divaksin.

Ada apa??

Juga penggunaan vaksinasi banyak yang menuai pertentangan bahwa yang memiliki riwayat penyakit bawaan tidak boleh di ijinkan vaksin dan prioritasnya adalah yang sehat. Maksudnya Apa?

Bukankah tujuan vaksinasi untuk menambah kekebalan tubuh?

Lantas kenapa ketika sebagian yang sehat divaksin sementara yang punya penyakit bawaan harus di pertimbangkan kembali juga tidak di berikan keterangan kedokteran. Jangan-jangan tujuan vaksinasi ini adalah upaya mengurangi populasi manusia ?? Wallahu A'lam Bishawwab ...

Hal lain juga, soal sertifikat vaksin juga menghambat kegiatan kemasyarakatan ini kan lucu?

Sementara di mata hukum setiap warga negara punya kesamaan hak soal kesehatan masing-masing dan berlaku bagi siapapun jadi wajar sebagian besar masyarakat tidak mau divaksin karena ketakutan akibat banyak korban jiwa (meninggal) setelah divaksin.

Katanya juga tidak ada pemaksaan soal vaksin bagi masyarakat umumnya namun nyatanya masyarakat terkesan dipaksa vaksin supaya mendapat sertifikat vaksin agar tidak dipersulit dalam penerimaan bantuan dan lain-lain apa ini bukan pemaksaan?

PNS, Honorer & Masyarakat diancam tidak bisa menerima gaji dan bantuan kalo tidak mendapatkan sertifikat vaksinasi. 

Lantas siapa yang harus bertanggung jawab jika sertifikat vaksin tidak ada??

Pemerintah tidak boleh menutup mata, pura-pura tuli dan bodoh dengan keadaan ini Pemda harus segera bersikap.

Sebab, soal kemanusiaan tidak boleh menjadi korban perdagangan dan bisnis vaksin. (Red)