Bupati DompuGubernur NTBPekatPemda Dompu

Kunjungi Pekat, Bang Zul bersama Abi Kader Jaelani, Disuguhi Persoalan Ini

Thursday, September 30, 2021, September 30, 2021 WAT
Last Updated 2021-10-01T03:01:34Z
Gubernur NTB, Dr. Zulkifliemansyah, bersama Bupati Dompu, Kader Jaelani, (Foto: DiskomfotikNTB)



Pekat, Dompu Siar - Meski disambut antusias oleh Masyarakat Kecamatan Pekat, tepatnya warga Desa Calabai, Kabupaten Dompu, Kunjungan Kerja Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah tapi juga disuguhi dengan suatu persoalan yang sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini.


Dikutip dari laman Facebook Diskomfotik NTB, selain bersilaturahim, warga juga menyampaikan berbagai permasalahan yang dialami. 


Selain pendidikan dan kesehatan ada masalah besar yang dialami warga, yakni terkait tapal batas wilayah kecamatan yang hingga kini tak kunjung usai.


"Pekat punya masalah besar, yakni batas wilayah. Selama ini persoalan terus terjadi tarik ulur," ujar H. Sukardin salah satu warga Calabai, saat curhat kepada Gubernur NTB di Masjid Fastabikhul Khairat, Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, Kamis (30/9).


Mendengarkan berbagai keluhan dan masalah warga Calabai, Gubernur NTB  langsung mengajak para Kadisnya untuk bisa segera membantu dan memberikan solusi kepada warga. 


Khusus masalah tapal batas, Gubernur Zul mengajak Bupati Dompu dan warga untuk rembuk, dan menyelesaikannya permasalahan tapal batas dengan penuh kekeluargaan.


"Semoga permasalahan yang dihadapi bisa segera selesai ya," imbuhnya.


Sebelumnya, ramai diberitakan terkait issue Tapal Batas Kempo Pekat, hingga membuat sejumlah warga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu-NTB melakukan aksi demonstrasi, di depan Kantor Camat Pekat, Rabu (29/9/21). 


Dilansir dari laman talkingnews.com, Korlap aksi Nasuhi, S.Sos., dalam orasinya sangat menentang atas keputusan Bupati tersebut. 


Karena menurutnya, Pekat dan Kempo batas wilayah sudah jelas yakni mulai dari titik Barat Desa Nangamiro (Sori Kananga) sampai titik timur Sori Tompo Desa Sori Tatanga sesuai dengan PP No 22 tahun 1995.


Oleh karenanya, pihaknya mendesak pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan serta Desa supaya menghormati sebagaimana PP No 22 tahun 1995.


Sementara itu, di sisi lain warga mengaku bangga baru pertama kali ada Gubernur dan Bupati ikut shalat berjema'ah dan mengunjungi Desa yang terletak di kaki Gunung Tambora ini. (Rif)

SepekanMore