PEKAT-Ribuan Masyarakat yang tergabung di Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kadindi menggelar demonstrasi besar-besaran jilid I, demonstrasi dilakukan di depan kantor BPKH Tambora dan Kantor Camat Pekat Kabupaten Dompu, Kamis (31/8/2023).
 |
| Dokumentasi Ribuan Demonstrasi Masyarakat Saat Aksi |
1000 demonstrasi yang tergabung dari sejumlah Desa di Kecamatan Pekat ikut menyuarakan perlindungan Hutan Kadindi sebagai pusat mata air yang sudah mulai mengalami debit air yang semakin berkurang.
Pengurangan debit air tersebut di karenakan illegal loging yang selalu meraja rela, bahkan bukan hanya yang ke sekian kali ini saja, namun sudah yang kali ketiga kegiatan illegal login ini terjadi.
Satrul Uyubi selaku Kordum menegaskan, Dengan kesepakatan yang sudah di tandatangani bersama unsur muspika dan BKPH, harus terus kita kawal sampai tuntas. Terangnya
Illegal loging ini terus terulang kembali dikarenakan kurangnya perhatian dari APH baik yang ada di Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten. Tutupnya
Dokumentasi Saat Korlap Tegang Berorasi
Boy Irawan Selaku Korlap I juga menegaskan, BKPH Tambora jangan jadi pengkhianat rakyat, kalian bilang hutan Gunung Kadindi bukan tanggung jawab kalian.
Tapi nyatanya ketika ada oknum yang merusak hutan dan Barang Buktinya kalian makan sedangkan pelakunya kalian biarkan berkeliaran.
Ironisnya lagi, oknum mengaku bahwa penebangan sonokeling yang ia lakukan sudah ada izin dari pemerintah terkait. Tutupnya
Bang Arifin Umar Selaku Pembina aksi mengungkapkan, Aksi ini merupakan kemarahan masyarakat atas ketidak pekaan aparat terkait permasalahan illegal logig, dan segala macam cara yang dilakukan oleh masyarakat terkait penyelamatan Hutan penyangga mata Air Gunung Kadindi.
Namun alasan klasik selalu muncul ketika diminta untuk menindak tegas pelaku perusakan hutan tersebut baik oleh mereka yang bermain di sektor ilegal logging maupun perambah hutan, begitu nafsunya mereka ingin menjadikan hutan penyangga mata air tersebut menjadikan kebun hak miliknya. Tuturnya
"Harapan kami dengan aksi tersebut mereka para pemangku kebijakan punya kesadaran bahwa seragam yang mereka pakai bukan untuk membusungkan dada tapi harus lebih kepada menghadirkan rasa nyaman di dada masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang mereka hadirkan". Tutupnya
Lalu Bukhari sebagai korlap II mengatakan dengan tegas saat orasinya, Saya meminta kepada pemerintah Desa, Camat, BKPH Dan Polsek Serius memperhatikan hasil kesepakatan Aksi Damai Paling Lambat 1 bulan ini dan mengingat Bulan Oktober akan ada acara Adat turun benih, jangan sampai masyarakat marah ketika melihat hancurnya pohon-pohon Hutan yang ditanam oleh masyarakat transmigrasi dulu.
Kalok memang tidak bisa selesai secara administrasi paling tidak secepatnya Hutan Kadindi ini diberi Garis Polisi atau apapun bentuknya agar masyarakat tau keseriusan Pemerintah hutan Kadindi ini sedang bermasalah. Tegasnya.
Fakarudin, biasa di sapa Bang Pakar selaku penanggung jawab aksi mengatakan, Saya berharap muspika dan BKPH Tambora untuk sesegera mungkin menindak lanjuti apa yang menjadi tuntutan dan kesepakatan bersama yang telah ditanda tangani pada saat digelarnya aksi demonstrasi kemarin.
Dan saya menegaskan jika tidak sesegera mungkin atau tidak ditanggapi secara serius tuntutan dan kesepakatan bersama itu, maka kami akan melakukan aksi jilid II dengan jumlah masa lebih banyak dari aksi kemarin guna untuk lebih mempertegas persoalan tersebut. Tutupnya
Adapun tuntutan masa aksi:
1. Tangkap dan adili pelaku ilegal logging di areal hutan Kadindi
2. Pastikan pelaku keluar dari desa Kadindi, jangan biarkan datang kembali
3. Meminta kepada Pemdes Kadindi dan unsur muspika Pekat untuk segera memperjelas status dan legalitas hutan penyangga mata air gunung Kadindi
4. Menagih janji Kepala Desa Kadindi untuk meluruskan persoalan hutan Kadindi
5. Menuntut BKPH Tambora untuk memberikan kejelasan barang bukti yang sudah disita sebelumnya
6. Menuntut Bupati Dompu untuk memenuhi janjinya terkait penempatan status hukum gunung Kadindi.
Adapun hasil audensi tertulis:
1. Menertibkan segala aktifitas di wilayah hutan Kadindi sampai ada kejelasannya
2. Mempercepat proses penertiban status hukum hutan gunung Kadindi
3. Memproses hukum pelaku ilegal logging hutan Kadindi
4. Segera melakukan tata batas wilayah hutan gunung Kadindi agar tidak ada aktifitas apapun berdasarkan perdes bersama 6 (enam) Desa sebagai legal stending dan mengamankan hingga pada tertibnya aturan yang baru.
Masa aksi diberikan kesempatan untuk audiensi di dalam aula kantor Camat berjumlah 10 orang yang dipimpin langsung oleh Camat Pekat, Nuraini, S.Pd beserta BKPH, Polsek dan Danposramil.
Dalam aksi kemarin ditanggapi oleh Camat Pekat dan Kepala BKPH Tambora saat aksi, "kita siap menindak lanjuti secepatnya terkait dengan hutan Gunung Kadindi sesuai dengan aspirasi masyarakat". (Rum)
